Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan, yang terdiri dari:

A. Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala

• Informasi profil dan pelayanan dasar pengadilan

• Informasi berkaitan dengan hak masyarakat

• Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan, dan Kinerja Pengadilan

• Informasi Laporan Akses Informasi

• Informasi lain

B. Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

• Informasi rencana pemeliharaan dan/atau gangguan sarana dan prasarana utilitas publik

• Informasi gangguan keamanan yang sedang terjadi

• Informasi tentang persebaran dan sumber penyakit yang berpotensi menular

C. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

• Daftar Informasi Publik

• Informasi tentang perkara dan persidangan

• Informasi tentang pengawasan dan pendisiplinan

• Informasi tentang peraturan, kebijakan, dan hasil penelitian

• Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan

D. Informasi yang Dikecualikan

• Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad

• Identitas lengkap hakim dan aparatur Pengadilan yang diberikan sanksi

• Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau evaluasi kinerja individu hakim atau aparatur Pengadilan

• Identitas pelapor yang meminta identitasnya dirahasiakan terkait laporan dugaan pelanggaran hakim dan aparatur Pengadilan

• Identitas hakim dan aparatur Pengadilan yang dilaporkan yang belum diketahui publik

• Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di Pengadilan

• Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara tertentu

• Berita acara sidang dan alat bukti

Mengenai kategori informasi dalam pelayanan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut di atas, dapat diunduh pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan.