Lubuk Pakam, 12 Mei 2026 – Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terus menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan tata kelola peradilan yang bersih dan bebas korupsi dengan mengikuti agenda Pendampingan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Tahap II pada Selasa, 12 Mei 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI ini diikuti secara virtual oleh jajaran pimpinan dan tim terkait dari Ruang Media Center Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
Keikutsertaan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam agenda ini merupakan tindak lanjut atas penunjukan institusi sebagai salah satu Satuan Kerja Pelaksana SMAP Tahun 2026 dalam kategori Pembangunan Mandiri. Fokus utama pada pendampingan Tahap II ini adalah penyusunan sasaran dan rencana kerja SMAP, yang menjadi instrumen krusial dalam memitigasi risiko penyuapan serta memastikan standar operasional prosedur berjalan sesuai prinsip integritas.
Dalam sesi materi yang disampaikan oleh pemateri dari Badan Pengawasan, para peserta dibekali panduan teknis mengenai langkah-langkah strategis dalam menyusun indikator kinerja yang akuntabel dan rencana aksi yang terukur. Hal ini sejalan dengan komitmen Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk selalu mengedepankan nilai kejujuran dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.
Melalui pendampingan ini, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam diharapkan dapat mengimplementasikan sistem manajemen yang kuat guna mencegah, mendeteksi, dan merespons potensi penyuapan secara sistematis. Langkah nyata ini menjadi bagian dari upaya besar instansi dalam mempertahankan kepercayaan publik serta menjaga marwah peradilan di wilayah Kabupaten Deli Serdang sebagai institusi yang berintegritas tinggi.
