Buka Setiap : Senin - Jumat 08:00 - 16:30 WIB

Prosedur Berperkara

Prosedur Berperkara Perdata

Prosedur Perkara Perdata diawali oleh inisiatif pihak yang merasa haknya dilanggar (penggugat) guna menyelesaikan sengketa kepentingan privat. Tahapannya adalah sebagai berikut:

Pendaftaran dan Administrasi: Penggugat mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Perdata yang saat ini sudah terintegrasi dengan teknologi e-court, memungkinkan e-filing (pendaftaran), e-payment (pembayaran panjar biaya perkara), dan e-summons (pemanggilan elektronik).
Mediasi: Sebelum pokok perkara diperiksa, para pihak wajib menempuh proses mediasi pada sidang pertama. Jika berhasil mencapai win-win solution, hakim akan mengukuhkannya menjadi Akta Perdamaian yang bersifat final dan berkekuatan hukum tetap.
Pemeriksaan Pokok Perkara (Jawab-Menjawab): Jika mediasi gagal, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, diikuti oleh Jawaban Tergugat (dapat berupa eksepsi, bantahan, atau rekonvensi/gugatan balik), Replik dari penggugat, dan Duplik dari tergugat. Pertukaran dokumen ini juga dapat dilakukan secara elektronik (e-litigasi).
Pembuktian: Hakim perdata mengejar kebenaran formil, yaitu hanya menilai bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan tanpa kewajiban mencari kebenaran secara aktif. Beban pembuktian ada pada pihak yang mendalilkan. Alat bukti yang sah secara berurutan adalah: surat/tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.
Kesimpulan dan Putusan: Para pihak menyusun kesimpulan akhir. Majelis Hakim kemudian melakukan musyawarah rahasia untuk merumuskan putusan, yang hanya akan sah jika dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum.
Upaya Hukum: Pihak yang tidak puas dapat mengajukan upaya hukum biasa seperti Perlawanan (Verzet), Banding, dan Kasasi, maupun upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan Kembali (PK) atau Perlawanan Pihak Ketiga (Derdenverzet)

Prosedur Berperkara Pidana

Prosedur Perkara Pidana dirancang untuk melindungi kepentingan publik, menegakkan hukum, dan mencari kebenaran materiil (kebenaran yang sesungguhnya). Tahapannya meliputi:

Pelimpahan Berkas: Perkara dimulai saat Penuntut Umum (JPU) melimpahkan berkas hasil penyidikan dan surat dakwaan ke Pengadilan Negeri. Ketua PN kemudian menetapkan Majelis Hakim dan jadwal sidang.
Pembukaan Sidang dan Dakwaan: Sidang dibuka secara terbuka untuk umum, kecuali untuk perkara asusila atau anak. Hakim menanyakan identitas, kesehatan, serta memastikan hak terdakwa untuk didampingi penasihat hukum, lalu JPU membacakan surat dakwaan.
Eksepsi dan Putusan Sela: Terdakwa atau penasihat hukumnya berhak mengajukan keberatan (Eksepsi) atas dakwaan JPU. Setelah JPU menanggapi eksepsi tersebut, Hakim akan menjatuhkan Putusan Sela untuk memutuskan apakah eksepsi diterima (sidang dihentikan) atau ditolak (sidang dilanjutkan).
Pembuktian: Tahap krusial untuk menggali kebenaran materiil melalui pemeriksaan alat bukti. Alat bukti yang sah menurut KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hakim harus memutus berdasarkan keyakinannya dan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
Tuntutan dan Pembelaan: Setelah pembuktian selesai, JPU membacakan tuntutan pidana (Requisitoir). Terdakwa atau penasihat hukumnya kemudian menanggapinya melalui nota pembelaan (Pledoi), dilanjutkan dengan Replik dari JPU dan Duplik dari terdakwa.
Musyawarah dan Putusan: Hakim bermusyawarah secara rahasia dan menjatuhkan putusan, yang dapat berupa pemidanaan, putusan bebas (vrijspraak), atau lepas dari segala tuntutan hukum (onslag).
Upaya Hukum dan Klasifikasi Acara: Ada tiga sistem pemeriksaan pidana yakni acara biasa, singkat, dan cepat (seperti tindak pidana ringan/Tipiring). Terdakwa maupun JPU dapat mengajukan Banding atau Kasasi sebagai upaya hukum biasa, serta Peninjauan Kembali (PK) sebagai upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan tanpa batas waktu.