Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Raih Dua Penghargaan dari Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI

Lubuk Pakam, 17 Desember 2025 — Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Pada acara Penyerahan Penghargaan Abhinaya Upangga Wisesa Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menerima dua penghargaan sekaligus sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan kepemimpinan yang berkelanjutan.

Penghargaan pertama adalah Predikat UNGGUL dalam Sertifikasi AMPUH Tahun 2025, yang menjadi capaian istimewa karena berhasil dipertahankan selama dua tahun berturut-turut, sejak tahun 2024 hingga 2025. Pada tahun ini, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menempati peringkat ke-5 secara nasional dari seluruh satuan kerja peradilan umum se-Indonesia, dengan nilai 833,26, mencerminkan konsistensi kualitas tata kelola, kinerja layanan, dan penguatan integritas organisasi.

Selain itu, Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Bapak Indrawan, S.H., M.H., turut menerima penghargaan sebagai Role Model Pimpinan Pengadilan Negeri, sebagai pengakuan atas kepemimpinan yang visioner, berintegritas, dan mampu mendorong peningkatan kinerja satuan kerja secara berkelanjutan.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam acara yang digelar di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Rabu, 17 Desember 2025, dan dihadiri oleh pimpinan Mahkamah Agung serta jajaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Capaian ini menjadi hasil dari kerja bersama seluruh aparatur Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang senantiasa berkomitmen menjaga profesionalisme, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Prestasi ini sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan standar kinerja dan pelayanan peradilan yang transparan, modern, dan berintegritas.

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berkomitmen untuk mempertahankan capaian ini serta menjadikannya sebagai pijakan dalam mewujudkan peradilan yang bermutu, terpercaya, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.