HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

  • gambar
  •  

    gambardifabel
  •  
    sipp
  • gambar
  •  

    sms
  •  

    gambar
  • SIWAS - Whistleblowing System

    Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya, Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia akan merahasiakan identitas diri anda sebagai whistleblower dan menghargai informasi yang Anda laporkan. Fokus kami kepada materi informasi yang Anda Laporkan

    LAPORKAN DENGAN SIWAS!!

  • Mendukung Aksesibilitas Difabel

    Situs Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memiliki fitur aksesibilitas sesuai WCAG 2.0 seperti pengatur ukuran font, kontras warna, konversi teks ke suara untuk membantu para pencari keadilan khusus difabel dalam mengambil informasi di situs Pengadilan. Fitur AccessKey navigasi keyboard juga ditanamkan di situs ini bagi difabel mandiri

    Lebih Lanjut

  • Sistem Informasi Penelusuran Perkara

    Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi resmi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membantu para pencari keadilan dalam monitoring proses penyelesaian perkara yang ada di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

    Masuk SIPP

  • Small Claim Court

    Agar warga negara lancar dalam mengurus usahanya, tentu proses mengurus sengketa bisnis perlu dipersingkat, sehingga tidak membuang waktu serta terbukanya akses bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan keadilan di Pengadilan. Semuanya demi asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.

    Lebih Lanjut

  • Informasi Perkara dan Layanan Melalui Asisten Virtual Ma Ros

    Dapatkan informasi mengenai penyelesaian perkara anda melalui WhatsApp, mudah cepat akurat efisien langsung dari handphone anda. Informasi yang dapat diakses melalui WhatsApp mengenai denda tilang, info perkara, jadwal sidang, biaya perkara

    Lebih Lanjut

  • Pos Bantuan Hukum

    Bebas biaya perkara bagi yang tidak mampu. Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Gunakan hak anda untuk memanfaatkan POSBAKUM

    Lebih Lanjut

  • Terobosan Baru Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

    Kami Melayani Pengguna Pengadilan Dengan Motto TERUJI
    (TRANSPARAN, EFISIEN,RESPONSIF,UNGGUL,JUJUR, DAN INDEPENDEN)

    Lebih Lanjut

  • PTSP Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA

    Kami Melayani Pengguna Pengadilan Dengan Motto TERUJI
    (TRANSPARAN, EFISIEN,RESPINSIF,UNGGUL,JUJUR, DAN INDEPENDEN)

    Lebih Lanjut

Aplikasi SIPP

SIWAS

Survei

Jadwal Sidang

Direktori Putusan

Aplikasi E-Court

Panggilan Umum

 

 

 

 

   
  1. Berkas perkara diserahkan pada Panitera Muda Perdata sebagai petugas pada meja/loket pertama, yang menerima pendaftaran terhadap permohonan banding.

  2. Permohonan banding dapat diajukan di kepaniteraan pengadilan negeri dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung keesokan harinya setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan. Apabila hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau Hari Libur, maka penentuan hari ke 14 (empat belas) jatuh pada hari kerja berikutnya.

  3. Terhadap permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut di atas tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat surat keterangan panitera bahwa permohonan banding telah lampau.

  4. Panjar biaya banding dituangkan dalam SKUM, dengan peruntukan:

    1. Biaya pencatatan pernyataan banding;

    2. Biaya banding yang ditetapkan oleh ketua pengadilan tinggi ditambah biaya pengiriman ke rekening pengadilan tinggi;

    3. Ongkos pengiriman berkas;

    4. Biaya pemberitahuan (BP):

      1. BP akta banding;

      2. BP memori banding;

      3. BP kontra memori banding;

      4. BP untuk memeriksa berkas bagi pembanding;

      5. BP untuk memeriksa berkas bagi terbanding;

      6. BP putusan bagi pembanding;

      7. BP putusan bagi terbanding;

    5. SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dibuat dalam rangkap tiga:

      1. Lembar pertama untuk pemohon;

      2. Lembar kedua untuk kasir;

      3. Lembar ketiga untuk dilampirkan dalam berkas permohonan.

    6. Menyerahkan berkas permohonan banding yang dilengkapi dengan SKUM kepada yang pihak bersangkutan agar membayar uang panjar yang tercantum dalam SKUM kepada pemegang kas Pengadilan Negeri.

    7. Pemegang kas setelah menerima pembayaran menandatangani, membubuhkan cap stempel lunas pada SKUM.

    8. Pemegang kas kemudian membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara.

    9. Pernyataan banding dapat diterima apabila panjar biaya perkara banding yang ditentukan dalam SKUM oleh meja pertama telah dibayar lunas.

    10. Apabila panjar biaya banding yang telah dibayar tunas maka pengadilan wajib membuat akta pemyataan banding dan mencatat permohonan banding tersebut dalam register induk perkara perdata dan register permohonan banding.

    11. Permohonan banding dalam waktu 7 hari kalender harus telah disampaikan kepada lawannya, tanpa perlu menunggu diterimanya memori banding.

    12. Tanggal penerimaan memori dan kontra memori banding harus dicatat dalam buku register induk perkara perdata dan register permohonan banding, kemudian salinannya disampaikan kepada masing-¬masing lawannya dengan membuat relaas pemberitahuan/penyerahannya.

    13. Sebelum berkas perkara dikirim ke pengadilan tinggi harus diberikan kesempatan kepada kedua belah untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) dan dituangkan dalam Relaas.

    14. Dalam waktu 30 hari sejak permohonan banding diajukan, berkas banding berupa berkas A dan B harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi.

    15. Biaya perkara banding untuk pengadilan tinggi harus disampaikan melalui Bank pemerintah/ kantor pos, dan tanda bukti pengiriman uang harus dikirim bersamaan dengan pengiriman berkas yang bersangkutan.

    16. Pencabutan permohonan banding diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang ditandatangani oleh pembanding (harus diketahui oleh prinsipal apabila permohonan banding diajukan oleh kuasanya) dengan menyertakan akta panitera.

    17. Pencabutan permohonan banding harus segera dikirim oleh Panitera ke Pengadilan Tinggi disertai akta pencabutan yang ditandatangani oleh Panitera.


Sumber:
- Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 4-7.

 

 

 

Layanan Asisten Virtual Ma Ros Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Permohonan Informasi

abana

Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Agustus 2022 telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan


Lebih Lanjut

 

Prosedur Bantuan Hukum

posyankum

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan


Lebih Lanjut

Prosedur Mediasi

mediasi

Mahkamah Agung RI telah menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi guna mewujudkan mediasi yang efektif, efisien, cepat serta beritikad baik dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam


Lebih Lanjut

Pengumuman Badilum

Pengumuman Mahkamah Agung

Lokasi Pengadilan

PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM KELAS IA

Jl. Jenderal Sudirman No. 58, Lubuk Pakam 20512, Sumatera Utara

Telp. (061) 7955861

Fax. (061) 7955861

Email : pnlubukpakam@yahoo.co.id

Email Delegasi : delegasilubukpakam@gmail.com

 

Jam Pelayanan

Jam Kerja

Senin - Kamis : 07.30 - 16.00 WIB

Jum'at : 07.30 - 16.30 WIB

 

Jam Istirahat

Senin - Kamis : 12.00 - 13.00 WIB

Jum'at : 11.30 - 13.00 WIB