HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

zona integritas

 

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

 

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 menyebutkan bahwa pada tahun 2019 diharapkan dapat diwujudkan :

  1.  kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN.

  2.  pelayanan publik yang semakin maju dan mampu bersaing secara global.

  3.  kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi makin baik.

  4.  SDM aparatur semakin profesional.

  5.  Pola pikir dan budaya kerja yang mencerminkan integritas yang makin tinggi.

Dan pada tahun 2025 sebagai target jangka panjang akan terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara.

Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi, birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya.

 

B. Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;

  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

  6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentan Peradilan Umum;

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;

  8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

  9. Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;

  10. Peraturan Presiden 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inpres 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

  11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona lntegritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

  13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.194A/KMA/SK/XI/2014 tanggal 25 November 2014.

 

C. Maksud dan Tujuan

  1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Satuan Kerja (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); dan

  2. Tujuan penyusunan pedoman ini adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membagun Zona lntegritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Peradilan Umum.

 

Dasar Hukum dan Pedoman Pembangunan Zona Integritas ( Klik untuk mendownload )